Surat Terbuka Suzanne Weiss, Korban Holocaust yang Membela Palestina

TORONTO–Di Kanada, Holocaust Memorial Day telah ditetapkan oleh Heritage Kanada dan jatuh setiap tanggal 11 April. Salah satu korban Holocaust yang selamat, Suzanne Weiss, selalu memperingatinya dengan setengah hati: di satu sisi ia mengenang seluruh anggota keluarganya yang meregang nyawa di kamp konsentrasi Nazi itu — karena mereka berdarah Yahudi — di sisi lain ia prihatin terhadap nasib bangsa Palestina yang tak lebih buruk dari Yahudi saat itu.

Dalam banyak kesempatan, ia menyuarakan aksi protesnya atas kekejian Israel di Palestina. Ia yang kini memilih hidup di Kanada ini aktif memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina yang menyuarakan penghentian blokade di Gaza dan segala bentuk kekerasan di wilayah ini.  Kepada media Rabble yang berbasis di Kanada, aktivis Not In Our Name: Jewish Voices Against Zionism and of the Coalition Against Israeli Apartheid itu menulis surat terbuka. Berikut ini cuplikannya:

Benar, Holocaust yang dilancarkan Hitler unik. Orang Yahudi menjadi korban pembersihan etnis dan apartheid. Di kota keluarga saya di Polandia, Piotrków, 99 persen orang Yahudi tewas. Namun bagi saya, tindakan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina membangkitkan kenangan mengerikan dari pengalaman keluarga saya di bawah Hitlerism: dinding tidak manusiawi, tempat pemeriksaan, penghinaan harian, pembunuhan, penyakit yang sengaja disebarkan. Tidak ada yang melarikan diri dari kenyataan bahwa Israel telah menduduki seluruh negara Palestina, dan mengambil sebagian besar lahan, sedangkan warga Palestina telah diusir, tidak berdinding, dan kehilangan hak asasi manusia dan martabat manusia.

Kanada baru-baru ini menyerang gerakan melawan apartheid Israel, mengatakan bahwa itu adalah gerakan anti-Yahudi. Ini aneh. Ketika Nelson Mandela yang menentang apartheid di Afrika Selatan, apakah ini anti-kulit putih? Tidak, Mandela mengusulkan bahwa semua Afrika Selatan, termasuk kulit putih, bergabung atas dasar demokrasi dan kesetaraan dalam membebaskan negeri ini dari penindasan rasial. Dan itulah usulan bahwa gerakan melawan apartheid Israel membuat semua penduduk Israel / Palestina.

Kami diberitahu bahwa orang-orang Yahudi Israel tidak akan pernah menerima sebuah solusi yang demokratis. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang salah dengan gen mereka atau budaya mereka? Gagasan yang sangat tidak masuk akal – pada kenyataannya, logika adalah anti-Yahudi. Oposisi terhadap apartheid Israel didasarkan pada harapan – harapan yang didasarkan pada kemanusiaan umum penduduk wilayah Yahudi dan Palestina.

Keluarga saya dan komunitas mereka di Piotrków, Polandia, mengalami nasib yang keras di bawah Hitler. Nazi memaksa 25.000 orang Yahudi di kota itu ke dalam ghetto pertama di Polandia. Gerakan perlawanan di ghetto tidak dapat berhubungan dengan perlawanan luar. Hanya beberapa ratus orang Yahudi Piotrków yang lolos dari kematian.

Tetapi ibu dan ayah saya saat itu tinggal di Paris. Mereka aktif dalam Union des Juifs, sebuah organisasi perlawanan Yahudi terkait erat dengan partai-partai sosialis dan kelompok anti-Nazi lain. Ketika Nazi mulai mengumpulkan orang-orang Yahudi di Perancis, Union des Juifs menyembunyikan ribuan anak-anak Yahudi di antara anti-Nazi di seluruh negeri. Orangtuaku tewas. Tapi sebuah keluarga petani berani di Auvergne, dengan risiko besar, mengambil dan menyembunyikan saya. Dan itulah mengapa saya di sini hari ini.

Ada pelajaran di sini untuk kita hari ini. Hitler tampak sangat kuat pada saat itu. Tapi ia tidak bisa menghancurkan perlawanan, sebuah aliansi luas orang yang memeluk banyak agama dan banyak sudut pandang politik untuk melawannya. Kita perlu semacam aliansi dalam melawan penindasan saat ini – termasuk penindasan rakyat Palestina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendefinisikan apartheid sebagai “tindakan tidak manusiawi yang dilakukan untuk tujuan membangun dan mempertahankan dominasi oleh satu kelompok rasial orang atas kelompok ras lain orang dan sistematis menindas mereka.”

Konsep apartheid ditemukan di Amerika Utara ketika masyarakat adat yang terbatas untuk mendapatkan akses pada banyak hal terpencil di tanah yang dicuri dari mereka. Dan inilah yang saat sekarang kita temukan atas bangsa Palestina.

Pada tanggal 9 Juli 2005, 170 organisasi masyarakat sipil Palestina menyerukan boikot, divestasi dan sanksi (divestment and sanctions/BDS) terhadap lembaga-lembaga apartheid Israel. Gerakan BDS membantu untuk mengakhiri kejahatan apartheid Afrika Selatan. Sejak tahun 2005, gerakan BDS terhadap gerakan apartheid Israel telah memenangkan dukungan luas di seluruh dunia.

Nelson Mandela, pemimpin besar BDS terhadap Apartheid Afrika Selatan, mengatakan bahwa keadilan bagi rakyat Palestina adalah “masalah moral terbesar zaman ini.” Saya baru-baru ini menemukan bahwa nama saya termasuk dalam daftar website “7.000 orang Yahudi yang membenci diri sendiri.” Mengapa pendukung Yahudi di Palestina diberi label sebagai “membenci diri sendiri”? Karena orang-orang yang membuat tuduhan ini telah mendefinisikan ulang Yudaisme dalam hal kebijakan ini dan karakter dari negara Israel. Mereka melihat Yudaisme tidak lebih dari alasan untuk menindas Palestina. Mereka semua menghina agama Yahudi dan budayanya!

Adapun 7.000 pembenci diri, para kritikus perlu menambahkan beberapa angka nol terhadap total angka itu. Dalam pengalaman saya, mendukung Palestina lebih kuat pada masyarakat Yahudi dari dalam masyarakat secara keseluruhan. Dan orang-orang Yahudi Palestina bekerja bersama saudara-saudaranya sebagai komponen yang kuat dari gerakan solidaritas Palestina.

Kesadaran Holocaust adalah waktu yang tepat untuk meninjau sejarah kita sendiri, dan memunculkan rasa kemanusiaan kita. Kami, sebagai pendukung Yahudi dari Palestina, berdiri pada tradisi terbaik dari
Yudaisme. Kami menolak penindasan atas Palestina atas nama kami.

Suzanne Weiss, korban Holocaust

Sumber: rabble.ca

READMORE

Menggagas Pilkada Murah

Apa saja yang menyebabkan pemilukada jadi begitu mahal ???



Mulai dari pencetakan stiker di jalan dan gang sempit, pembuatan baliho di sepanjang jalan utama, poster besar di pemukiman penduduk, uang jalan / uang makan / uang rokok relawan dan tim sukses sampai pada ongkos saksi di semua TPS. Itu masih yang positif. Ini saja menghabiskan ratusan juta sampai milyaran.



Bagaimana dengan pembiayaan yang tidak positif ??? Itu sudah rahasia umum dan tidak perlu dibahas panjang lebar.



Yang perlu dibahas adalah : “Kenapa ada orang sampai berani mengeluarkan biaya milyaran, belasan milyar bahkan puluhan milyar (ratusan milyar ada nggak ya ???) hanya untuk merebut jabatan kepala daerah yang sebenarnya gajinya kalau ditotal selama menjabat 5 tahun takkan mencapai 1 milyar ???”



Sudah pasti karena ada keyakinan bahwa berapapun biaya politik yang dikeluarkan pasti akan bisa dikembalikan. Pada umumnya pintu utama pengembalian biaya politik tersebut adalah pada proyek – proyek APBD. Jadi bila pintu utama ini bisa ditutup maka besar kemungkinan tidak akan ada lagi yang bersedia mengeluarkan biaya milyaran tersebut. Proyek APBD seharusnya dilaksanakan melalui tender. Dan pada umumnya tender masih bersifat manual dan sifat manual tersebut rawan terjadi “kesalahan”. Dan “kesalahan” tersebut merupakan lahan untuk membayar hutang politik. “Kesalahan” tersebut harus ditutup dengan melakukan pelelangan secara elektronik / e-procurement. Dengan e-procurement maka “kesalahan” akan terhindarkan.



Satu lagi pintu utama pengembalian biaya politik adalah “bagi-bagi jabatan”. Ini mengakibatkan banyak terjadi ketidaksesuaian antara pejabat dengan jabatannya. Ini harus ditutup dengan memperketat peraturan pola promosi jabatan dan persyaratan pemilihan pejabat daerah. Dengan pengetatan tersebut maka jabatan sebagai instrumen pengembalian biaya politik bisa ditiadakan.



Dalam pemilukada, terjadi jor-joran spanduk, stiker, baliho, poster yang pada intinya adalah untuk memperkenalkan seseorang sebagai calon kepala daerah. Banyak pihak berkesimpulan bahwa dengan cara seperti ini tidak membuat rakyat mengenal sang calon kepala daerah. Ini dikarenakan alat publikasi seperti spanduk, stiker, baliho, poster hanya memperkenalkan gambar, nama, titel, dan sedikit kalimat politik. Apalagi masyarakat daerah adalah bukan masyarakat informatif. Bisa dibayangkan dengan alat pengenal seperti baliho dll tersebut hanyalah berfungsi untuk memeriahkan pemilukada saja. Sedangkan fungsi informatifnya kurang tersampaikan. Untuk ini perlu dipikirkan metode pengenalan calon yang lebih efektif efisien dan hemat biaya. Ada baiknya pengenalan calon ini diserahkan kepada KPUD saja. KPUD memasang baliho besar berisi semua gambar, nama dan motto calon. Kemudian untuk lebih mengenal cang calon lebih mendalam lagi maka KPUD memfasilitasi brosur 2 halaman penuh dari masing-masing calon yang berisi latar belakang, pendidikan, organisasi, pekerjaan dan visi misi yang semuanya diuraikan secara naratif. Brosur tersebut dibagikan kepada semua pemilih bersamaan dengan masa kampanye atau pada saat pembagian undangan pencontrengan. Keberadaan brosur akan memberi kesempatan kepada pemilih untuk mengenal dan membanding-bandingk an antar calon kepala daerah.



Keberadaan tim sukses dan relawan juga merupakan sumber pengeluaran tersendiri yang menelan biaya besar. Keberadaan mereka sebenarnya bisa diminimalisir apabila pemilukada menerapkan sistem elektronik voting / e-voting. Dengan e-voting maka saksi – saksi di TPS tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan hanya seorang pakar IT untuk mengaudit hasil pemungutan suara metode e-voting tersebut. Selain keberadaan saksi – saksi dari tiap calon, keberadaan kertas suara dan kotak suara serta tinta sudah tidak diperlukan lagi. Hanya saja e-voting menimbulkan pembiayaan baru berupa perangkat keras dan perangkat lunak e-voting. Namun perangkat tersebut bisa dipakai bergantian antar daerah bila perlu antar propinsi sehingga pembiayaannya bisa diseimbangkan.



Satu lagi yang menjadi titik lemah pemilukada adalah keberadaan Panwas yang tidak punya ruang gerak yang luas akibat dari keterbatasan anggaran dan personil yang dimilikinya. Anggaran Panwas perlu diperbanyak karena Panwas harus merekrut person yang selama ini menjadi beban biaya tinggi bagi para calon kepala daerah. Hampir semua tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi tim sukses dan uang makan mereka tentu tidak bisa disamakan dengan tim sukses biasa. Apabila Panwas merekrut mereka sejak dini dengan imbalan yang memadai maka pembiayaan politik calon kepala daerah menjadi berkurang.



Dengan uraian di atas, apakah masih akan ada yang berani mengeluarkan biaya milyaran, belasan milyar atau puluhan milyar hanya untuk sebuah kursi kepala daerah ?



Salam repotmasih.


(RBD)

READMORE